GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Di Hadapan Awak Media, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Paparkan ...

Di Hadapan Awak Media, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Paparkan ...

Di Hadapan Awak Media, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Paparkan Tugas dan Fungsi BPK bertujuan untuk memberikan pemahaman lenlbih lanjut atas fungsi BPK serta opini B…

Di Hadapan Awak Media, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Paparkan ...

Di Hadapan Awak Media, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Paparkan Tugas dan Fungsi BPK

bertujuan untuk memberikan pemahaman lenlbih lanjut atas fungsi BPK serta opini BPK atas LKPD

Di Hadapan Awak Media, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Paparkan Tugas dan Fungsi BPKNURHADIBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, menggelar media workshop di auditorium gedung BPK perwakilan Sulawesi Barat, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Kamis (18/10/2018).

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, menggelar medi a workshop di auditorium gedung BPK perwakilan Sulawesi Barat, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Kamis (18/10/2018).

Kegiatan yang dihadir puluhan wartawan di Mamuju, dan mengangkat tema 'Pemahaman Tugas dan Fungsi BPK serta Opini BPK atas LKPD' bertujuan untuk memberikan pemahaman lenlbih lanjut atas fungsi BPK serta opini BPK atas LKPD.

Bertindak sebagai pembicara dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan dan dibuka langsung oleh Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Dedi Setyawan.

Kegiatan media workshop BPK Perwakilan Sulawesi Barat, merupakan kegiatan rutin tahunan, agar masyarakat, khususnya insan pers dapat mengenal lebih dekat BPK dan mendengar langsung dari media harapan dan masukan untuk perbaikan lembaga BPK.

"Kita perlu merangkul media, karena merupakan humas yang strategis BPK dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarak at tentang BPK dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,"kata Eydu Oktain Panjaitan.

Dalam workshop tersebut, Eydu Oktain Panjaitan memaparkan tugas dan kewenangan BPK, yang tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah, tetapi BPK juga memiliki kewenangan lainnya.

"Seperti pemberiaan pendapat ke DPRD, pemerintah daerah dan BUMD karena sifat pekerjaannya, pemberian keterangan ahli dalam proses peradilan, penilaian dan atau penetapan kerugian daerah, pemantauan penyelesaian kerugian daerah dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan,"papar Eydu.

Dipaparkan, kedudukan BPK sebagai salah satu dari delapan lembaga negara di Indonesia, dibentuk berdasarkan pasal 23E, 23F dan 23G Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

"Sebagai landasan operasional untuk melaksanakan tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggungjawab keuangan negara, ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tantang perbendaharaan dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara,"jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Eydu Oktain Panjaitan juga mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun anggaran 2017 pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu enam kabupaten, seluruhnya meraih predikat opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP).

"Ini artinya telah ada peningkatan dibanding tahun anggaran 2016, dimana satu pemerintah daerah masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),"ujarnya.

Dijelaskan, opini BPK merupakan pernyataan profesional mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SIP).

" ;Namun opini WPT tidak menjamin tiadanya tindakan kecurangan. Sebab tujuan pemeriksaan keuangan yang dilakukan hanyalah memberi opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Jika pemeriksa menemukan adanya kecurangan, praktis hal ini harus tetap diungkap dalam LHP,"jelasnya.

Eydu Oktain Panjaitan berharap, kegiatan media workshop terus dapat dilakukan untuk lebih mendorong kehadiran nyata BPK di Provinsi Sulawesi Barat sebagai lembaga pengawasan pemerintah. (*)

Penulis: Nurhadi Editor: Nurul Adha Islamiah Ikuti kami di Suami Tewas Kecelakaan Bersama Pemandu Lagu, Istri Sempat Kecewa: Biar Selingkuh Asal Tak Mati Sumber: Berita Sulawesi Barat

No comments