GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Anjungan 'Mata Dajjal' Pantai Manakarra Dibongkar, Ketua DPRD ...

Anjungan 'Mata Dajjal' Pantai Manakarra Dibongkar, Ketua DPRD ...

Anjungan 'Mata Dajjal' Pantai Manakarra Dibongkar, Ketua DPRD Mamuju: Cari Proyek Bahkan, Suaraidah mengatakan, pihak pemerintah juga tidak pernah…

Anjungan 'Mata Dajjal' Pantai Manakarra Dibongkar, Ketua DPRD ...

Anjungan 'Mata Dajjal' Pantai Manakarra Dibongkar, Ketua DPRD Mamuju: Cari Proyek

Bahkan, Suaraidah mengatakan, pihak pemerintah juga tidak pernah meminta pandangan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Anjungan 'Mata Dajjal' Pantai Manakarra Dibongkar, Ketua DPRD Mamuju: Cari ProyekHANDOVERKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju, St. Suraidah Suhardi bakal maju di DPRD Provinsi Sulbar pada pemilu 2019 mendatang.

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, St. Suraidah Suhardi, angkat bicara terkait polemik pembongkaran salah satu sisi Anjungan Pantai Manaka rra, Rabu (17/10/2018).

Pembongkaran tersebut, menyusul adanya polemik dari sebagian masyarakat, utamanya di media sosial sejak tahun 2015, karena dianggap menyerupai simbol 'mata satu' atau simbol mata dajjal.

Suraidah saat ditemui di ruangan kerjanya, Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Rabu (17/10/2017) mengaku, sebelum dilakukan pembongkaran, pihak eksekutif tidak pernah meminta pertimbangan terhadap DPRD.

"Saya juga tahu dari teman-teman media, sampai saat ini saya juga tidak tahu apa dasar pak bupati melakukan pembongkaran, saya hanya dengan kabar karena menyerupai mata dajjal dan airnya sudah busuk," kata Suraidah kepada TribunSulbar.com.

Bahkan, Suaraidah mengatakan, pihak pemerintah juga tidak pernah meminta pandangan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang terkait polemik tersebut.

"Saya justru menduga, pembongkaran ini hanya sekedar untuk mencari proyek, karena saya dengar itu akan dia nggarkan hingga Rp 500 juta untuk merombak kembali,"ujarnya.

Suraida mengatakan, tidak menjadi masalah sepanjang anggaran siap. Namun, kata dia, saat ini banyak program yang dipikirkan untuk direalisasikan di tahun anggaran 2019.

"Salah satunya bagaimana alokasi anggaran dana desa bisa difokuskan. Bayangkan 10 persen APBD akan dialokasikan untuk desa, ditambah lagi Rp 500 Juta untuk membenahi anjungan setelah dibibgkar, itu bukan anggaran yang sedikit,"kata dia.

Olehnya, legislator Demokrat itu mengajak pihak eksekutif, untuk cermat melihat apa yang menjadi urgensi dari pembangunan di Kabupaten Mamuju.

"Kalau sekedar membongkar mungkin bisa, tapi membangun kembali butuh anggaran yang besar, sementara anggaran terbatas olehnya saya titip beratkan untuk fokus ke infrastruktur saja,"ucapnya.

"Jalan di Bonehau-Kalumpang itu sangat memprihatinkan, kenapa tidak fokuskan saja anggaran kesana supaya ada pemerataan pembangunan, "tambahnya.

Suraida mengatakan, terkesan Bupati Mamuju lebih mendengaraspirasi masyarakat melalui sosial media, ketimbang meminta pertimbangan, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengkaji hal tersebut.

"Jangan sampai kita hanya mendengar kesannya orang, apalagi melalui sosial media, ketimbang meminta pandangan kepada orang yang tahu betul, seperti MUI atau tokoh agama,"tuturnya.

Penulis: Nurhadi Editor: Imam Wahyudi Sumber: Tribun Timur Ikuti kami di Wali Kota Bogor Nyamar Pesan Wanita, Dua Pelaku Prostitusi Digerebek, Ngaku Sehari Layani 5 Pria Sumber: Google N ews | Liputan 24 Mamuju

No comments